Jangan Korbankan Desa! GMNI Kabupaten Malang Minta Pelaksanaan KDMP Dievaluasi Menyeluruh*

MALANG//mediasiberkompppak.com Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Malang meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Organisasi mahasiswa tersebut menilai bahwa program yang digadang-gadang sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat itu tidak boleh dijalankan hanya untuk memenuhi target administratif tanpa memastikan kesiapan desa sebagai pelaksana utama.

Ketua DPC GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab, S.H., mengatakan bahwa sejak awal pihaknya Menolak Kehadiran KDMP apabila tidak mendukung semangat penguatan ekonomi kerakyatan melalui esensi koperasi yang sejati. Selain itu, pemerintah harus berani menjawab berbagai persoalan dan kekhawatiran yang berkembang di tingkat desa sebelum program tersebut berjalan lebih jauh.

Menurutnya, banyak pemerintah desa dan masyarakat yang hingga kini masih mempertanyakan berbagai aspek mendasar program tersebut, mulai dari model bisnis koperasi, sumber permodalan, keberlanjutan usaha, hingga mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.

> “Kami mendukung koperasi sebagai amanat konstitusi dan sebagai instrumen ekonomi rakyat. Tetapi kami tidak ingin desa menjadi pihak yang menanggung risiko apabila program ini dijalankan tanpa perencanaan yang matang. Jangan sampai desa hanya dijadikan objek pelaksanaan kebijakan tanpa diberikan kepastian mengenai masa depan program tersebut,” tegas Ulil.

GMNI Kabupaten Malang menilai bahwa pengalaman berbagai program ekonomi sebelumnya harus menjadi pelajaran penting. Tidak sedikit program yang secara administratif dianggap berhasil karena mampu membentuk lembaga dalam jumlah besar, namun pada akhirnya gagal memberikan manfaat nyata kepada masyarakat karena lemahnya tata kelola dan minimnya pengawasan.

> “Kita sudah terlalu sering menyaksikan program yang ramai saat peluncuran tetapi sepi ketika dievaluasi hasilnya. Yang dibutuhkan rakyat bukan banyaknya koperasi yang dibentuk, melainkan koperasi yang mampu hidup, berkembang, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” lanjutnya.

Selain itu, GMNI juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan KDMP. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana skema pembiayaan koperasi, siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangannya.

> “Jangan sampai koperasi yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat justru berubah menjadi beban baru bagi desa akibat lemahnya perencanaan dan minimnya keterbukaan informasi. Pemerintah harus membuka seluruh prosesnya kepada publik agar dapat diawasi bersama.”

Bidang Politik, Media, dan Propaganda DPC GMNI Kabupaten Malang menilai bahwa ukuran keberhasilan KDMP tidak boleh hanya dilihat dari jumlah koperasi yang terbentuk. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menunjukkan indikator keberhasilan yang nyata, seperti peningkatan pendapatan anggota, pertumbuhan usaha koperasi, penciptaan lapangan kerja, dan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

GMNI juga mengingatkan bahwa desa saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang tidak ringan. Karena itu, setiap program yang masuk ke desa harus benar-benar dipastikan mampu memberikan manfaat dan bukan justru menambah persoalan baru di kemudian hari.

> “Kami tidak ingin koperasi rakyat dijadikan etalase keberhasilan semu. Jika program ini memang dirancang untuk kepentingan rakyat, maka pemerintah tidak perlu takut terhadap kritik, evaluasi, maupun pengawasan publik. Justru pengawasan itulah yang akan memastikan KDMP berjalan sesuai tujuan awalnya,” ujar Ulil.

DPC GMNI Kabupaten Malang menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut secara kritis dan konstruktif. Menurutnya, cita-cita membangun ekonomi kerakyatan merupakan agenda besar bangsa yang harus dijaga bersama, namun pelaksanaannya harus tetap berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat desa.

“Jangan korbankan desa demi mengejar target. Koperasi harus menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek yang sukses di atas laporan tetapi gagal di lapangan. Jika ada persoalan, pemerintah harus berani mengevaluasi sebelum rakyat yang menanggung akibatnya,” pungkas Ulil.

Red